masa kekuasan daendel - politik etis

A.      MASA KEKUASAAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA I - DAENDELS

1.       Latar Belakang

Setelah VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan, Belanda menunjuk seorang gubernur jenderal untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Tujuannya supaya kekuasaan Belanda di Indonesia kuat dan tidak gampang direbut oleh Inggris ataupun negara –negara yang lain. Belanda kemudian menunjuk Daendels  sebagai gubernur jenderal.

2.       Tindakan yang dilakukan Daendels

a.       Di bidang pertahanan & keamanan

«  Membangun benteng – benteng pertahanan baru dan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon

«  Meningkatkan jumlah tentara

«  Membangun jalan raya Anyer-Panarukan

b.      Di bidang pemerintahan

«  Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah/propinsi

«  Membatasi kekuasaan bupati

c.       Di bidang ekonomi

«  Melakukan system pemungutan pajak

«  Mewajibkan rakyat melakukan penyerahan hasil pertanian

«  Menjual tanah-tanah pertanian kepada swasta

3.       Akhir kekuasaan Daendels

Daendels diberhentikan sebagai gubernur jenderal karena selama dia menjual tanah pertanian rakyat demi kepentingannya sendiri. Selain itu , Daendels juga membuat penderitaan rakyat semakin besar sehingga memicu lahirnya berbagai perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pengganti  Daendels adalah Jan Willem Janssen.Namun, Jansen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah – wilayah yang dikuasai Belanda sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai wilayah-wilayah tersebut.

B.      MASA KEKUASAAN RAFFLES

1.         Latar Belakang

Pemerintah Inggris mulai merebut wilayah – wilayah yang dikuasai Belanda, mulai dari Maluku sampai semua kota di Jawa berhasil  dikuasai Inggris. Inggris memaksa Belanda menandatangani Kapitulasi Tuntang  yang berisi penyerahan wilayah Indonesia dari Belanda ke tangan Ingggris.  Pemerintah Inggris menunjuk Thomas Stamford sebagai letnan gubernur  yang menjalankan pemerintahan Inggris di Indonesia.

2.          Tindakan yang dilakukan Raffles

a.       Bidang politik

v  Memecah kerajaan Yogyakarta menjadi dua yaitu Kesultanan Yogyakarta  dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono III dan Praja Pakualaman yang dipimpin Paku Alam I

v  Menghapuskan Kesultanan Banten dan Cirebon

v  Membagi Indonesia menjadi 4 daerah pengawasan yakni Jawa, Sumatra, Malaka dan Maluku.

v  Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan

b.      Bidang ekonomi

v  Menjalankan system sewa tanah ( land rent )

v  Menerapkan system pajak  yang pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah

c.       Bidang imu pengetahuan

v  Menemukan jenis bunga langka yang dinamai Rafflesia Arnoldi

v  Mengarang buku “ History of Java “ yang mengkaji sejarah dan kebudayaan Jawa

d.      Bidang perbudakan : mengurangi system perbudakan dan kerja rodi

3.         Akhir  Kekuasaan Raffles

Raffles digantikan oleh John Fendel. Namun sebelum membuat dan melaksanakan kebijakan di Indonesia, kekuasaan Inggris atas Indonesia berakhir setelah adanya penandatanganan konvensi London antara Belanda dan Inggris.

 Konvensi London berisi :

·         Belanda mendapatkan Indonesia dari tangan Inggris

·         Inggris memperoleh  India dari tangan Belanda

C.      MASA KEKUASAAN BELANDA II

Belanda kembali berkuasa di Indonesia  berdasarkan konvensi London.  Pemerintahan Belanda di Indonesia dijalankan tiga komisaris Jenderal yaitu  elout, Van Der Cappellen, dan Buyskas. Kondisi perekonomian negeri Belanda mengalami kemerosotan karena besarnya dana  untuk membiayai perang Diponegoro dan Perang Padri. Belanda juga kehilangan keuntungan setelah pemisahan Belanda – Belgia.

1.       Masa pemerintahan Van Den Bosch

a.       Latar Belakang pemerintahan Van Den  Bosch

Van den Bosch mengusulkan Cutuurstelsel supaya mendatangkan keuntungan yang besar sehingga perekonomian Belanda dapat pulih dengan cepat. Cultuurstelsel berisi kebijakan menghasilkan produk tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Usul ini disetujui Raja Willem sehingga Van Den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa.

b.      Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa  ( Cultuur Stelsel )

a)        Latar belakang pelaksanaan system tanam paksa

Van den Bosch menerapkan system penanaman berbagai tanaman wajib yang laku di pasaran dunia seperti rempah – rempah, kopi, teh, gula. Untuk lebih efektif maka Van den Bosch membuat peraturan system tanam paksa.Namun, pelaksanaannya jauh dari peraturan karena terjadi banyak penyimpangan. Di satu sisi penyimpangan itu sangat menguntungkan Belanda, namun disisi lain banyak merugikan rakyat Indonesia.

b)        Peraturan dan Penyimpangan Sistem Tanam Paksa

·      Tanah yang harus diserahkan hanya 1/5 bagian

Ø  Tanah yang diserahkan lebih dari 1/5 bahkan seluruhnya

·      Tanah yang diserahkan bebas pajak

Ø  Tanah yang diserahkan masih kena pajak

·      Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung oleh pemerintah

Ø  Semua kegagalan panen ditanggung oleh petani

·      Sisa hasil panen akan diserahkan kembali ke petani

Ø  Sisa hasil panen tidak diserahkan kembali lagi kepada petani

·      Waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman wajib ± 6 bulan

Ø  Waktu yang dipergunakan sepanjang tahun

c)         Keuntungan dan Kerugian system tanam paksa bagi rakyat Indonesia

v Keuntungan

«  Rakyat mengetahui berbagai jenis tanaman baru

«  Rakyat mengetahui cara  menanam yang baik, cara memupuk dll

v Kerugian

« Rakyat menderita berbagai penyakit kulit ( panu, kadas, kurap ) dan penyakit pernafasan ( TBC, paru-paru )

« Rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan

c.       Akhir Pemerintahan Van Den Bosch

Sistem tanam paksa telah mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda sehingga Belanda dapat melunasi hutang – hutangnya. Belanda juga menambah kas Negara, membangun kubu-kubu pertahanan, terusan dan jalan – jalan kereta api di negeri Belanda.

Kaum liberal Belanda tidak menyetujui campur tangan pemerintah dalam perekonomian sehingga menuntut penghapusan system tanam paksa. Setelah berhasil menang dalam pemilu, kaum liberal berhasil menghapus system tanam paksa dan kekuasaan Van den Bosch pun berakhir.

2.       Pelaksanaan  Sistem Ekonomi Terbuka  - usaha swasta

a.       Latar Belakang

Kaum liberal menuntut pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan perekomian dan melibatkan pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Kebijakan ini juga diberlakukan di Indonesia sehingga lahirnya UU Agraria tahun 1870 yang bertujuan melindungi hak milik petani dan memberikan kesempatan pengusaha asing untuk menyewa tanah penduduk.

b.      Bentuk pelaksanaan system ekonomi terbuka

Bangsa Indonesia terbuka untuk penanaman modal asing, sehingga banyak investor dari luar ( Belanda, Inggris, Perancis dll ) datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. Modal tersebut di gunakan membuka arel perkebunan, persawahan, pertambangan dan membangun berbagai macam pabrik maupun perusahaan.Selain itu, juga dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian seperti pembangunan rel  KA,jalan raya,jembatan dll.

c.       Akhir pelaksanaan system ekonomi terbuka

Teorinya system ini  bagus, namun kenyataannya tidak. System ini juga mengakibatkan dampak buruk bagi rakyat yaitu :

·         Rakyat tetap menderita karena hasil pertanian merosot

·         Kerajinan rakyat terdesak oleh alat – alat yang lebih maju

·         Terdesaknya alat transportasi tradisional oleh alat transportasi modern

·         Rakyat bertambah sengsara karena dipaksa bekerja dalam berbagai proyek pembangunan jalan raya, jembatan, jalan KA, jembatan dll.

·         Tenaga kerja dan buruh di daerah perkebunan di Deli, Sumatra banyak dijadikan buruh kontrak

·         Rakyat diwajibkan membayar pajak yang besar

3.       Politik  Etis

a.       Latar Belakang

Bangsa Belanda sudah lama menjajah dan berkuasa di Indonesia serta mengekspolitasi baik kekayaan alam maupun sumber daya manusia Indonesia. Bangsa Belanda juga sudah membuat rakyat Indonesia mengalami berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Oleh karena itu kaum humanis Belanda menuntut bangsa Belanda membalas budi kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia dapat hidup lebih baik dan lebih sejahtara. Kaum humanis menuntut Belanda melaksanakan politik etis.

b.      Isi

®  Edukasi ; pendidikan untuk segala kalangan / untuk seluruh rakyat

®  Irigasi ; pengairan untuk semua lahan persawahan / perkebunan milik rakyat / petani

®  Transmigrasi ; memindahkan penduduk dari kawasan / daerah yang padat penduduk ke kawasan / daerah yang masih jarang penduduknya

c.       Penyimpangan

Namun kenyataannya,politik etis juga tidak dilaksanakan seperti teorinya. Terjadi penyimpangan atas politik etis tersebut, yaitu ;

®  Edukasi hanya dilaksanakan untuk memenuhi tenaga terdidik di pabrik – pabrik, perkebunan dan perusahaan milik Belanda

®  Irigasi hanya digunakan untuk mengairi sawah-sawah, perkebunan –perkebunan milik Belanda

®  Transmigrasi  hanya digunakan untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja / buruh pada areal persawahan, perkebunan dan pabrik-pabrik milik pemerintah Belanda saja.